Tak Hanya Bank Dki, Pramono Bakal Evaluasi Seluruh Bumd

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, tidak hanya Bank DKI. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan Pramono memfokuskan perhatian pada keahlian BUMD.

"Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat. Bukan hanya ada Bank DKI, ada BUMD lain, kita lihat dong pembukuannya gimana nih. Semua dalam tahap pemantauan dan evaluasi," kata Chico saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Chico menekankan banyak BUMD nan semestinya dapat menghasilkan keuntungan, namun justru merugi lantaran dikelola secara tidak profesional. Maka pihaknya terus memantau untuk memastikan tidak ada perusahaan nan terus merugi akibat pengelolaan nan tak profesional.

"Mana nan biru, mana nan berwarna merah, mana nan rugi terus. Jadi pada prinsipnya, info kelolanya kudu diperbaiki. nan utama adalah profesionalisme. Artinya apa? Ini BUMD asetnya juga pada banyak. Perusahaan-perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi mulu? Nah ini tidak boleh terjadi lah," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga menyoroti pentingnya penempatan dewan nan kompeten dan bukan hasil dari politik praktis.

"Tadi sempat disampaikan oleh Pak Gub, misalnya ada suara-suara nan mengatakan bagian dewan itu titipan. Nah ini tidak boleh lagi terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Hal itu buntut masalah dalam jasa Bank DKI beberapa waktu lalu, ialah pengguna mengeluh tak bisa melakukan transaksi sejak malam takbiran alias 30 Maret 2025.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4). Pada video instagram nan diunggah Pramono dia menegaskan bahwa bakal membebastugaskan Amirul.

"Jadi untuk itu saya bakal putuskan pembebastugasan kepala IT-nya segera dilakukan dan kudu dilakukan sekarang," kata Pramono.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, lantaran ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam," lanjutnya.

(bel/azh)