Tanggapan Lintasarta Soal Kasus Dugaan Korupsi Pdns Diusut Jaksa

Jakarta -

Lintasarta buka bunyi usai terseret dalam kasus korupsi dugaan pengadaan peralatan dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kominfo periode 2020-2024. Lintasarta memastikan bakal bersikap kooperatif dan transparan.

"Lintasarta menghormati seluruh proses nan berjalan dan bersikap kooperatif dalam memberikan info nan dibutuhkan, serta mengikuti prosedur nan bertindak dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," kata Head of Corporate Communications Lintasarta Dahlya Maryana dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Di sisi lain, Lintasarta menjamin perlindungan info pengguna dan enterprise. Terakhir, pihaknya menyatakan berkomitmen menjaga integritas serta kepercayaan pengguna.

"Dengan support mitra strategis sebagai master keamanan siber serta standar dunia nan ketat, kami memastikan perlindungan optimal terhadap info pengguna dan enterprise," jelasnya.

"Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas jasa serta kepercayaan pelanggan," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa PDNS di Kominfo periode 2020-2024. Kasus ini diduga merugikan negara ratusan miliar.

"Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr. Safrianto Zuriat Putra, S.H., M.H. menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan memerintahkan sejumlah Jaksa Penyidik untuk melakukan investigasi terhadap perkara tersebut," kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya pers tertulisnya, Jumat (14/3/2025).

Bani menerangkan kasus ini bermulai pada 2020, di mana saat itu Kominfo melakukan pengadaan peralatan dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang perjanjian PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta ialah PT Aplikanusa Lintasarta (AL).

"Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar, dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT. AL," kata Bani.

Saat ini Kominfo sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengkondisian ini disebut Bani berjalan selama 5 tahun.

(taa/idh)