Lepas Distribusi Logistik Psu, Wamendagri: Papua Bisa Jadi Teladan Demokrasi

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi melepas pengedaran logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. PSU merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura, Papua.

Dalam sambutannya, Ribka menegaskan penyelenggaraan PSU ini merupakan bagian dari sistem konstitusional nan kudu dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama.

Pelaksanaan PSU di Papua dipandang mempunyai makna strategis sebagai barometer kerakyatan di wilayah timur Indonesia.

"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua bisa menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi," ujar Ribka, dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

Ribka mengapresiasi semua pihak nan terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan PSU nan damai, jujur, dan demokratis.

Di sisi lain, Ribka berpesan agar KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan keberanian moral. Jangan sampai ada ruang bagi kesalahan, pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama penyelenggaraan PSU.

Ribka juga menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Pada kesempatan itu, Ribka membujuk seluruh masyarakat di Provinsi Papua, terutama di Kota Jayapura, untuk berperan-serta aktif dalam gelaran tersebut.

"Mari kita datang ke TPS, gunakan kewenangan pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat nan cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ujar Ribka.

Ribka menyadari penyelenggaraan PSU bukanlah kondisi ideal, lantaran memerlukan anggaran, tenaga, dan waktu nan besar. Namun, dia mengingatkan setiap realisasi anggaran dalam tahapan PSU merupakan tanggung jawab moral semua pihak.

"Setiap rupiah nan dikeluarkan untuk PSU semestinya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat nan berambisi banyak dari negara," ungkap Ribka.

Ribka menegaskan, penyelenggaraan PSU ini membawa harapan, doa, dan kepercayaan masyarakat Papua bakal masa depan kerakyatan nan lebih baik. Ia berpesan agar semangat tersebut jangan dinodai dengan kecurangan, pembiaran, alias kelalaian.

Di akhir sambutannya, Ribka kembali menekankan kerakyatan bukan hanya tentang siapa nan menang, tetapi tentang gimana menjaga kehormatan setiap bunyi rakyat nan diberikan dengan sepenuh hati.

"Mari kita jaga proses ini sebagai corak penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan nan Maha Kuasa meridai setiap langkah kita agar PSU ini melangkah lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua nan kita cintai," tutup Ribka.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni, Anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jejeran Forkopimda Provinsi Papua. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan semangat kolaboratif nan kuat untuk mensukseskan proses PSU secara tenteram dan demokratis.

(prf/ega)