Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemensos Akan Koordinasi Dengan Ppatk

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bansos tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan beragam upaya telah dilakukan termasuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga penyalur, untuk mengatasi hambatan mengenai rekening family penerima faedah (KPM).

"Kami juga sudah lapor Presiden dan oleh Presiden diizinkan untuk kita melakukan koordinasi dengan PPATK dalam rangka memastikan bahwa Bansos ini diterima oleh rekening nan berhak," ujarnya dalam konvensi pers usai membuka aktivitas retret tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Puslitbangprof Kemensos di Margaguna, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa koordinasi ini untuk menindaklanjuti angan masyarakat nan mau Bansos tepat sasaran.

"Strategi pertamanya adalah memperbaiki data, strategi kedua kita periksa rekeningnya, rekening kedalamnya diperiksa dengan Himbara nan namanya kurang, namanya tidak sama dengan NIK itu diperbaiki, setelah itu baru kita ke PPATK, jadi proses ini terus dalam rangka perbaikan sasaran ini," jelasnya.

Gus Ipul membujuk masyarakat untuk berkedudukan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan mengenai Bansos melalui saluran-saluran nan sudah disediakan Kemensos.

"Setiap ada nan menyampaikan aspirasi, keluhan itu selalu kita respons lewat call center kita, nan bisa kita tindak lanjuti, segera kita tindak lanjuti," jelasnya.

Saat ini, beberapa laporan nan masuk ke Kemensos berangkaian dengan penyaluran Bansos via PT Pos nan belum cair. Menjawab pertanyaan tersebut Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian Keluaga Penerima Manfaat (KPM) nan berada di wilayah bukan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) nan sebelumnya menerima Bansos lewat PT Pos sekarang dialihkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Kenapa ada pengalihan dari PT. Pos ke Himbara, lantaran ada ketentuan nan kudu kita taati, nan bisa lewat PT. Pos itu hanya untuk KPM-KPM tertentu, nan di 3T alias lansia berat alias penyandang disabilitas berat dan kemudian lansia nan sudah tidak bisa datang ke bank dan lain sebagainya," urainya.

Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 nan mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui Himbara, sehingga penyaluran nan selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan. Beleid ini hanya memberikan pengecualian bagi golongan rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, organisasi budaya terpencil, serta penduduk di wilayah tanpa prasarana perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

"Jadi ada patokan tertentu, maka kita kurangi, kita alihkan kepada Himbara, nan sebelumnya nyaris 5 juta (KPM), sekarang sudah di bawah 1 juta (KPM) nan lewat PT. Pos, lantaran nan lewat PT. Pos itu ada biayanya, sementara nan lewat Himbara itu tidak memerlukan biaya lagi," jelasnya.

Gus Ipul menegaskan mau penyaluran Bansos tepat sasaran melalui prosedur nan betul serta tidak ada ketentuan-ketentuan nan dilanggar. "Maka saya minta maaf, saya minta maaf jika ada keterlambatan untuk KPM nan melalui PT. Pos, saya minta maklum lantaran memang ini ada transisi," pungkasnya.

Selain lantaran proses peralihan dari PT Pos ke Himbara, keterlambatan pencairan Bansos juga lantaran adanya penerima baru nan belum mempunyai rekening. Hingga saat ini tercatat total ada 3,6 juta KPM nan sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) di Himbara.

"Dalam rangka membuka rekening baru untuk KPM nan jumlahnya lebih dari 3 juta itu, Himbara memperlukan waktu, enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan, rupanya (Burekol) Himbara itu bisa sampai tiga bulan," ujarnya.

Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara dalam upaya untuk mempercepat proses Burekol, hasilnya dari 3,6 juta KPM nan sedang Burekol sekitar 600 ribu KPM di antaranya telah sukses Burekol dan salur. "Dari nan Burekol itu kita sudah salur 600 ribu (KPM), jadi rupanya ada jalan gitu untuk mempercepat," pungkasnya.

(akd/akd)