ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab soal kekhawatiran sejumlah pihak soal Danantara. SBY memandang sejak awal, Presiden Prabowo Subianto mempunyai niat baik membentuk Danantara.
"Saya mengamati, Danantara nan diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lampau mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi. nan saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan jika Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia," kata SBY dalam akun X pribadinya, dilihat Minggu (2/3/2025).
SBY menuturkan, kalangan tersebut menyangsikan transparansi dan akuntabilitas Danantara. Tak hanya itu, kata dia, mereka juga mengkhawatirkan adanya bentrok kepentingan dan partisipasi politik nan tak semestinya terjadi.
"Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya nan berkarakter strategis (long-term strategic investment) nan bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia nan kuat (strong economy)," jelasnya.
Meski begitu, SBY mengatakan kekhawatiran sebagian kalangan tersebut mesti dilihat dari perspektif pandang nan positif. Menurutnya, kekhawatiran itu justru menandakan kepedulian agar Danantara tak gagal.
"Terhadap bunyi rakyat seperti itu justru mesti membikin para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kekhawatiran rakyat itu tak bakal terjadi," ucapnya.
SBY menilai, kunci kesuksesan Danantara kudu mempunyai good governance, kecakapan para pengelola hingga akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, SBY berambisi agar pengelolaan Danantara terbebas dari bentrok kepentingan apapun.
"Kuncinya, Danantara kudu betul-betul mempunyai 'good governance', 'expertise' (kecakapan) para pengelola Danantara, 'economic & business judgement' nan tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata norma dan ada progres nan positif dari waktu ke waktu," terangnya.
"Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari bentrok kepentingan, 'politics free' dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," sambungnya.
Diketahui, Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola modal nan ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkepanjangan dan berakibat tinggi kepada masyarakat. Struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksananya dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Dewasnya dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani pun menjamin Danantara dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak nan kebal norma di Indonesia.
"Pertama, nan mau saya sampaikan, tidak ada kebal norma di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi jika ada tindakan nan tidak patut alias kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
(taa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu