Tujuh Langkah Pemprov Dki Tekan Kemiskinan Di Jakarta

Jakarta -

Di kembali gemerlap gedung pencakar langit, padatnya lampau lintas, dan hiruk-pikuk aktivitas Kota Jakarta, tetap banyak penduduk nan hidup dalam keterbatasan. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Meski begitu, jika dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.

Menyoroti perihal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan, bakal menerapkan sejumlah kebijakan untuk menekan nomor kemiskinan. Menurutnya, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta meningkat cukup signifikan, sehingga memungkinkan berpengaruh pada info kemiskinan nan dikeluarkan BPS.

"Apakah itu betul kemiskinan lantaran semata-mata penduduk nan ada di Jakarta alias memang sekarang persoalannya orang meletakkan angan nan tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari beragam daerah," kata Pramono dikutip dari Antara.

Faktor Kenaikan Angka Kemiskinan di Jakarta

Berdasarkan info BPS Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2025, jumlah masyarakat miskin bertambah menjadi 464.870 orang, naik sekitar 15.800 orang dari periode sebelumnya. Garis kemiskinan Jakarta turut meningkat menjadi Rp852.798 per kapita per bulan, naik 6,79 persen dari September 2024.

"Begitu garis kemiskinan naik, masyarakat nan sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin," papar Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan, terdapat beberapa perihal nan menyebabkan nomor kemiskinan di perkotaan meningkat, termasuk di Jakarta. Penyebab kenaikan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di kota nan mengalami kenaikan dari 5,87% menjadi 6,06%.

"Kita ketahui laki-laki menjadi ujung tombak perekonomian, maka kenaikan TPT laki-laki bakal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan," paparnya.

Upaya Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemiskinan

Meningkatnya nomor kemiskinan di Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah nyata dengan menyusun tujuh kebijakan strategis. Langkah ini juga untuk mengurangi ketimpangan sosial demi mewujudkan masyarakat nan lebih sejahtera.

"Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami bakal mengambil tujuh langkah sigap untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan," ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati.

Suharini merinci tujuh langkah strategis nan bakal ditempuh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

1. Memperluas dan memperkuat support sosial, dengan menyasar golongan nyaris miskin dan masyarakat nan baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi nilai pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat persediaan pangan strategis.
3. Mendorong pembuatan kerja formal, termasuk ekspansi program padat karya, training keahlian digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.
4. Meningkatkan akses terhadap kediaman dan jasa dasar, dengan menyediakan kediaman terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.
5. Memberikan insentif kepada pelaku upaya nan mempekerjakan golongan rentan, serta memperluas jasa publik di wilayah padat penduduk.
6. Membangun fondasi dan menyusun parameter untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan prasarana dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi nan mendukung perekonomian Jakarta.

Suharini menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga bakal memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan bumi usaha. Hal ini bermaksud menciptakan perlindungan sosial nan adaptif dan pembuatan kerja nan berkelanjutan.

"Fokus kami bukan hanya menurunkan nomor kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami mau memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil," papar Suharini.

Legislator Dorong Kebijakan Tepat Sasaran

Meski nomor kemiskinan mengalami peningkatan, Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak. Capaian ini pun menuai apresiasi dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai, capaian tersebut merupakan buah dari kebijakan nan tepat sasaran.

"Ini merupakan pencapaian nan patut diapresiasi. Jakarta sukses menunjukkan bahwa dengan pengelolaan nan baik, kota besar pun bisa menurunkan nomor kemiskinan secara signifikan. Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan nan dijalankan selama ini melangkah efektif dan menyentuh masyarakat nan membutuhkan," ujar Kenneth.

Menurutnya, sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta, seperti subsidi pendidikan melalui KJP dan KJMU, jasa kesehatan, hingga training dan pembuatan lapangan kerja berakibat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Berbagai kebijakan itu telah memberikan akibat nyata. Kami di DPRD DKI Jakarta bakal terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," lanjutnya.

Namun, dia mengimbau Pemprov DKI Jakarta terus mendorong strategi pengentasan kemiskinan agar bisa diperkuat secara berkelanjutan.

"Ke depan, tantangan tentu tetap ada, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan golongan rentan. Namun, capaian ini bisa menjadi modal nan sangat positif untuk terus memperkuat keadilan sosial di DKI Jakarta," pungkas Kenneth.

(akd/akd)