Bagaimana Arah Politik Thailand Setelah Upaya Pemakzulan Pm Paetongtarn?

BANGKOK - Badai politik sedang melanda Thailand setelah penangguhan dramatis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra awal bulan ini, mengguncang kepemimpinan negara dan memberikan pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra nan berkuasa.

Ia adalah perdana menteri kedua nan lengser sejak pemilihan umum 2023. Agustus lalu, mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin dicopot setelah pengadilan memutuskan dia melanggar konstitusi atas penunjukan politik.

Melansir Anadolu, penangguhan Paetongtarn menyusul bocornya percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, di mana dia tampak mengkritik seorang komandan tinggi militer Thailand. Percakapan telepon tersebut, nan dimaksudkan untuk meredakan ketegangan mengenai sengketa perbatasan Thailand-Kamboja nan telah lama terjadi, justru memicu kemarahan publik.

Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

1. Risiko Politik Jangka Pendek

Akibatnya, 36 senator mengusulkan pengaduan pelanggaran etika ke Mahkamah Konstitusi, nan kemudian memberhentikannya dari kedudukan atas tuduhan pelanggaran dan ketidakjujuran. Menteri Dalam Negeri Phumtham Wechayachai diangkat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

“Penangguhan Paetongtarn dari kedudukan perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi secara signifikan meningkatkan akibat politik dan keahlian kebijakan Thailand,” ujar Thitinan Pongsudhirak, guru besar pengetahuan politik dan hubungan internasional di Universitas Chulalongkorn, kepada Anadolu.

Ia mengatakan skandal itu "menjadi krisis besar" setelah panggilan telepon nan bocor itu menunjukkan bahwa perdana menteri Thailand telah "mengkompromikan posisinya dengan tunduk kepada" Hun Sen.

Baca Juga: Ini Penyebab Utama Kecelakaan Pesawat Air India

2. Pengkhianatan dalam Politik Thailand

Percakapan nan bocor itu muncul hanya beberapa minggu setelah pasukan Thailand dan Kamboja saling tembak pada 28 Mei di sepanjang perbatasan nan disengketakan, nan mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja. Bentrokan itu kembali memicu ketegangan nan telah berjalan lama di wilayah tersebut.

Menurut Wanwichit Boonprong, master pengetahuan politik Thailand nan berbasis di Pathum Thani, "panggilan telepon itu telah membikin sebagian besar penduduk Thailand tidak senang, menuduhnya melakukan pengkhianatan, sehingga merugikan Thailand dalam negosiasi dengan Kamboja."

3. Mengulang Pola nan Sama

Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group, mencatat bahwa kasus ini mencerminkan pola nan berulang dalam politik Thailand.

"Sejak 2006, setiap pemerintahan telah berpihak pada ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, alias berpihak pada militer dan golongan royalis," ujarnya. “Kelima perdana menteri nan berpihak pada Thaksin, hingga Thaksin sendiri pada tahun 2006, telah digulingkan melalui kudeta alias pengadilan.”

Thaksin Shinawatra, seorang taipan telekomunikasi miliarder, menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2001 hingga dia digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Setelah menghabiskan lebih dari satu dasawarsa di pengasingan untuk menghindari tuntutan pidana, dia kembali ke Thailand pada tahun 2023.